2.3.2 Wilayah Pelayanan (Isoline)

Jenssen dalam Riyadi (2003:124) menyatakan bahwa untuk lebih melengkapi akurasi informasi yang telah diperoleh perlu dibentuk Isoline, yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat aksesibilitas suatu wilayah terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang ada di sekitar pusat-pusat perkotaan atau pelayanan. Isoline dapat digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana fungsi-fungsi pelayanan dapat menjangkau permukiman-permukiman yang ada, dikaitkan dengan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, Isoline diperlukan juga untuk mengetahui antara daerah yang terintegrasi (terjangkau oleh fungsi pelayanan) dan yang tidak terintegrasi (terisolir dari fungsi-fungsi pelayanan, biasanya daerah hinterland), atau daerah yang seharusnya berada dalam lingkungan target dari pusat pelayanan atau di luar lingkungan target pelayanan.

Isoline adalah garis di sekitar suatu pusat (pelayanan) dalam jarak fisik atau waktu yang sama diukur dari pusat perkotaan sepanjang sistem jalan. Jarak dapat dikonversikan menjadi waktu dengan menghitung kecepatan rata-rata untuk berbagai jenis jalan dan kesempatan transportasi. Jenis-jenis jalan tersebut terbagi dalam jalan negara, jalan propinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa, bahkan jalan setapak.

Isoline digunakan sebagai penaksiran untuk mengetahui sampai sejauh mana daerah pelayanan yang harus dijangkau oleh suatu unit pelayanan tertentu. lsoline dapat digambarkan untuk pelayanan-pelayanan seperti sekolah menengah, puskesmas atau puskesmas pembantu, pasar, kantor, dan sebagainya. Rumus yang digunakan untuk penghitungan jarak pelayanan (Riyadi, 2003:136) adalah sebagai berikut:

Untuk mengkonversi daya jangkau riil kedalam peta (Riyadi, 2003:136) menggunakan rumus:

Keterangan:

Jpr(m) : daya jangkau pelayanan riil maksimum

Jpp(m) : daya jangkau pelayanan peta maksimum

Mt : batas waktu maksimum

Jt : jarak tempuh

t : waktu tempuh

Sp : skala peta

Sr : skala riil

2.3.2        Matriks Indeks Sentralitas

Matriks indeks sentralitas merupakan bagian dari matriks fungsi wilayah atau yang sering disebut dengan analisis fungsi yang merupakan  analisis terhadap  fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut (Riyadi, 2003:110).

Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman (Riyadi, 2003:118). Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu, sedangkan frekuensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yang mungkin dapat dilakukan oleh suatu fungsi tertentu di wilayah tertentu. Contoh penggunaan matriks indeks sentralitas dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Matriks Fungsi Wilayah

Dengan Indeks Sentralitas Kabupaten/Kota “X” Propinsi “Y” Tahun “Z”

2.2              Tinjauan Tingkat Pelayanan Sarana

Teori yang digunakan dalam menentukan tingkat pelayanan sarana adalah standar tingkat pelayanan sarana, matriks indeks sentralitas, wilayah pelayanan (Isoline),

2.3.1    Standar Penyediaan Sarana

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan sarana dasar (Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil:Dinas PU, 2000:12) melipuri:

1.      Pengadaan sarana dasar ini dimaksudkan untuk memberikan kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan mutu kehidupan dan penghidupan secara layak.

2.      Pada dasarnya sarana dasar ini terdiri dari bangunan-bangunan dan atau lapangan terbuka yang dibutuhkan masyarakat.

3.      Segala persyaratan mengenai sarana dasar yang tidak ditetapkan dalam pedoman ini harus mengikuti peraturan bangunan nasional/peraturan bangunan setempat atau kaidah keagamaan serta aliran kepercayaan lainnya.

4.      Untuk penentuan jenis, macam, dan besaran sarana dasar harus berpegang pada angka rata-rata yang bersifat nasional yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan data nyata penduduk yang bersifat lokal.

5.      Sarana dasar ini dapat digunakan oleh satu lingkungan saja atau juga dapat digunakan beberapa lingkungan perumahan.

2.3.2        Sarana Pendidikan Sekolah Menengah

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 14 disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  Selanjutnya pada pasal 18 dijelaskan yang dimaksud dengan pendidikan menengah yaitu:

1.      Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

2.      Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

3.      Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

4.      Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Standar fasilitas untuk satuan pendidikan menengah sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 24 tahun 2007 adalah :

1.       Minimum penduduk pendukung  untuk sarana ini adalah 6.000 penduduk

2.       Minimum terdiri dari 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.

Luas minimum lahan yang dibutuhkan adalah 2.170 m².

2.2.1        Ketentuan-ketentuan Tentang Jalan

2.2.1.1  Definisi Jalan

Jalan adalah prasaran transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya  yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berbeda pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan: Pasal 1)

2.2.1.2  Peranan Jalan

Peran jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan: Pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

c.      Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

2.2.1.3  Pengelompokan Jalan

Pengelompokan jalan menurut Warpani, (2002:85-86) dapat ditinjau berdasarkan daya dukung (kelas) jalan, fungsi jalan dan berdasarkan pengelolaannya. Penjelasan masing-masing pengelompokan jalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan jalan berdasarkan kelas jalan

§         Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan, muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;

§         Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan, muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;

§         Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;

§         Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;

§         Jalan kelas III C, yaitu jalan arteri lokasi yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;

1. Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan

§         Arteri primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

§         Arteri Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu lainnya, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

§         Kolektor primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua lainnya, atau kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

§         Lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan persil dengan kota pada semua jenjang.

§         Lokal Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan permukiman dengan semua kawasan sekunder.

1. Pengelompokan jalan berdasarkan pengelolaan jalan

§         Jalan negara, yaitu jalan yang dibina oleh pemerintah pusat.

§         Jalan propinsi, yaitu jalan yang dibina oleh pemerintah daerah propinsi.

§         Jalan kabupaten, yaitu jalan yang dibina oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

§         Jalan desa, yaitu jalan yang dibina oleh pemerintah Desa.

2.2 Tinjauan Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006:77).

Salah satu hal banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut.

Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006:78). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

Dalam analisis kota yang telah ada atau rencana kota, dikenal standar lokasi (standard for location requirement) atau standar jarak (Jayadinata, 1999:160) seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Standar Jarak Dalam Kota

Sumber: Chapin dalam Jayadinata (1999:161)

Standar yang digunakan harus menggunakan jenis transportasi yang sama seperti pada tabel di atas diukur berdasarkan waktu tempuh dengan berjalan kaki.

2.2.1 Teori Tempat Pemusatan

Suatu tempat merupakan pusat pelayanan. Menurut Christaller, pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang mempunyai dua syarat: (1) topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan, (2) kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer, yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batu bara.

Dalam keadaan yang mempunyai kedua syarat seperti di atas itu akan berkembang tiga hal (Jayadinata, 1999:180) seperti diterangkan di bawah ini.

1. Ajang jasa (ajang niaga) akan berkembang secara wajar di seluruh wilayah dengan jarak dua jam berjalan kaki atau 2 x 3,5 = 7 km. Secara teori tiap pusat pelayanan melayani kawasan yang berbentuk lingkaran dengan radius 3,5 km (satu jam berjalan kaki), jadi pusat wilayah layanan akan terletak di pusat kawasan tersebut. Teori ini disebut teori tempat pemusatan (central place theory).
2. Kawasan-kawasan berbentuk lingkaran yang saling berbatasan, walaupun bentuk lingkaran adalah paling efisien, akan mempunyai bagian-bagian yang bertumpang tindih atau bagian-bagian yang senjang (kosong), sehingga bentuk lingkaran itu tidak biasa digunakan untuk kawasan atau wilayahnya. Berhubung dengan itu Christaller mengemukakan bahwa pusat pelayanan akan berlokasi menurut pola heksagon, sehingga wilayah akan saling berbatasan tanpa bertumpang tindih.
3. Dalam wilayah akan berkembang ajang niaga dalam pola heksagon. Yang palng banyak adalah dusun-dusun sebagai pusat perdagangan yang melayani penduduk wilayah pedesaan. Satu dusun dengan dusun lainnya akan menempuh jarak 7 km.

Gambar 2.2 Hipotesis Christaller

Dalam asumsi yang sama dengan Christaller, Lloyd (Location in space, 1977) melihat bahwa jangkauan/luas pelayanan dari setiap komoditas itu ada batasnya yang dinamakan range dan ada batas minimal dari luas pelayanannya dinamakan threshold. (Tarigan, 2006:79)

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan model Christaller tentang terjadinya model area pelayanan heksagonal sebagai berikut: (Tarigan, 2006:80)

1. Mula-mula terbentuk area pelayanan berupa lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memilik pusat dan menggambarkan threshold. Lingkaran-lingkaran ini tidak tumpang tindih seperti pada bagian A dari Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Kronologi terjadinya area pelayanan heksagonal

1. Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa range dari pelayanan tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih seperti terlihat pada bagian B.
2. Range yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih, seperti terlihat pada bagian C.

4. Tiap pelayanan berdasarkan tingkat ordenya memilik heksagonal sendiri-sendiri. Dengan menggunakan k=3, pelayanan orde I lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde II. Pelayanan orde II lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde III, dan seterusnya. Tiap heksagonal memiliki pusat yang besar kecilnya sesuai dengan besarnya heksagonal tersebut. Heksagona yang sama besarnya tidak saling tumpang tindih, tetapi antara heksagonal yang tidak sama besarnya akan terjadi tumpang tindih, seperti terlihat pada bagian D.

2.2.2 Pola Tata Guna Tanah Perkotaan

Dalam pola tata guna tanah perkotaan yang berhubungan dengan nilai ekonomi, terdapat beberapa teori sebagai berikut:

2.2.2.1 Teori Jalur Sepusat

Teori jalur sepusat atau Teori Konsentrik (Consentric Zone Theory) E.W. Burgess, mengemukakan bahwa kota terbagi sebagai berikut: (Jayadinata, 1999:129)

(1) Pada lingkaran dalam terletak pusat kota (central business district atau CBD) yang terdiri atas: bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan toko pusat perbelanjaan;

(2) Pada lingkaran tengah pertama terdapat jalur alih: rumah-rumah sewaan, kawasan industri, perumahan buruh;

(3) Pada lingkaran tengah kedua terletak jalur wisma buruh, yakni kawasan perumahaan untuk tenaga kerja pabrik;

(4) Pada lingkaran luar terdapat jalur madyawisma, yakni kawasan perumahan yang luas untuk tenaga kerja halus dan kaum madya (middle class);

(5) Di luar lingkaran terdapat jalur pendugdag atau jalur pengelajon (jalur ulang-alik); sepanjang jalan besar terdapat perumahan masyarakat golongan madya dan golongan atas atau masyarakat upakota.

2.2.2.2 Teori Sektor

Teori sektor (Sector Theory) menurut Humer Hoyt yang mengatakan bahwa kota tersusun sebagai berikut: (Jayadinata, 1999:130)

(1) Pada lingkaran pusat terdapat pusat kota;

(2) Pada sektor tertentu terdapat kawasan industri ringan dan kawasan perdagangan;

(3) Dekat pusat kota dan dekat sektor tersebut di atas, pada bagian sebelah menyebelahnya, terdapat sektor murbawisma, yaitu kawasan tempat tinggal kaum murba atau kaum buruh;

(4) Agak jauh dari pusat kota dan sektor industri serta perdagangan, terletak sektor madyawisma;

(5) Lebih jauh lagi terdapat sektor adiwisma, kawasan tempat tinggal golongan atas.

2.2.2.3 Teori Pusat Lipatganda

Teori pusat lipatganda (Multiple Nuclei Concept) menurut R. D. Mc Kenie menerangkan bahwa kota meliputi: pusat kota, kawasan kegiatan ekonomi, kawasan hunian, dan pusat lainnya. Teori ini umumnya berlaku untuk kota-kota yang agak besar. Menurut teori ini kota terdiri atas: (Jayadinata, 1999:132)

(1) Pusat kota atau CBD;

(2) Kawasan niaga dan industri;

(3) Kawasan murbawisma, tempat tinggal berkualitas rendah;

(4) Kawasan madyawisma, tempat tinggal berkualitas menengah;

(5) Kawasan adiwisma, tempat tinggal berkualitas tinggi;

(6) Pusat industri berat;

(7) Pusat niaga/perbelanjaan lain di pinggiran;

(8) Upakota, untuk kawasan madyawisma dan adiwisma;

(9) Upakota (suburb) untuk kawasan industri.

Gambar 2.4 Teori mengenai pola penggunaan tanah di kota

2.1 Pola Persebaran Permukiman

Pola permukiman menunjukkan tempat bermukim manusia dan bertempat tinggal menetap dan melakukan kegiatan/aktivitas sehari-harinya (Subroto, 1983:176). Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat (ruang) atau suatu daerah dimana penduduk terkonsentrasi dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya (Martono dan Dwi, 1996:abstrak). Pengertian pola dan sebaran permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Sebaran permukiman membincangkan hal dimana terdapat permukiman dan atau tidak terdapat permukiman dalam suatu wilayah, sedangkan pola permukiman merupakan sifat sebaran, lebih banyak berkaitan dengan akibat faktor-faktor ekonomi, sejarah dan faktor budaya. Ada beberapa cara untuk mengukur pola permukiman, salah satunya dengan rumusan analisis tetangga terdekat (T),

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui pola sebaran permukiman di Kota Kediri apakah mengelompok, seragam atau acak (menyebar tidak merata) dianalisis dengan teknik analisis tetangga terdekat (T). Dalam teknik analisis ini apabila T=0 berarti pola permukiman mengelompok, T=1 pola permukiman random (menyebar tidak merata) sedang T=2,15 maka pola permukimannya seragam.

Gambar 2.1 Pola Persebaran Permukiman

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang

Kota Kediri yang dikenal sebagai “intercity” yang semua wilayahnya dikelilingi oleh beberapa kecamatan dilingkungan Kabupaten Kediri, selain itu menjadi wilayah lintasan beberapa kabupaten diantaranya Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar. Dengan melihat kondisi geografi tersebut, Kota Kediri menjadi pusat layanan tidak hanya untuk wilayahnya sendiri (internal) melainkan juga wilayah tetangga (eksternal) terutama wilayah Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Kota Kediri.

Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kediri (2003-2013) juga disebutkan pengembangan sarana pendidikan diprioritaskan menyebar mengikuti persebaran daerah permukiman. Lokasi sarana pendidikan diharapkan berada dalam jarak yang optimum terhadap kawasan penduduk atau daerah permukiman, supaya pelajar tidak memerlukan jarak perjalanan yang jauh untuk menjangkau sarana pendidikan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun 2007-2011 dijelaskan bahwa . Rencana Pencapaian Visi Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun 2007 – 2011 dibagi dalam 4 tahapan  sebagai berikut :

a.      Tahun 2007 pelayanan pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk program Wajar Dikdas 9 tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah.

b.      Tahun 2008 Pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu sarana dan prasarana Program Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Luar Sekolah

c.      Tahun 2009 Pelayanan pendidikan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan di semua jenjang baik formal maupun non formal, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta rintisan sarana prasarana Wajar Dikdas 12 Tahun

d.      Tahun 2010 Pelayanan diarahkan pada  peningkatan mutu fasilitas  kelembagaan dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal daerah dan nasional serta penerapan Wajar Dikdas 12 Tahun.

e.      Tahun 2011 diharapkan semua visi yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Analisis persebaran sekolah menengah utamanya dilakukan untuk mendukung rencana pencapaian visi pada tahun 2009 untuk wajib belajar 12 tahun. Analisis persebaran sekolah menengah penting dilakukan karena indikator pemerataan akses yang selama ini dijadikan acuan adalah dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dari data APK dan APM yang diperoleh melalui Dinas Pendidikan Kediri pada tahun 2007 menunjukkan angka diatas 100%.  Untuk APK Pendidikan menengah Kota Kediri tahun 2007 adalah 136,54% dan APM adalah 110,39%. Tingginya APK dan APM adalah akibat banyaknya siswa usia diluar usia sekolah dan siswa dari luar kota yang berada di jenjang tersebut.

Dari data APM menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah untuk Pendidikan menengah (16-19 tahun) telah terpenuhinya pemerataan untuk wilayah internal, bahkan terdapat angka lebih yang merupakan penduduk dari wilayah eksternal Kota Kediri. Hal ini juga didukung oleh data jumlah siswa untuk tingkat pendidikan menengah pada tahun 2007 adalah 26.135 siswa, sementara jumlah penduduk usia 16-19 tahun dari data Dinas Kependudukan tahun 2007 adalah 18.038 orang.

Permasalahan yang muncul adalah apabila ditinjau dari persebaran sekolah, maka sekolah menengah di Kota Kediri masih mengelompok di Kecamatan Kota dan Mojoroto saja, sementara di Kecamatan Pesantren jumlahnya masih sangat sedikit. Kondisi ini sangat mempengaruhi skala pelayanan dan aksesibilitas sarana pendidikan menengah di Kota Kediri.

Tabel 1.1

Data Jumlah Sarana Pendidikan Menengah Kota Kediri Tahun 2007

Sumber: Olahan dari Badan Pusat Statistik(2007), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(2007), Dinas Pendidikan – Kota Kediri(2007).

Dengan pola persebaran yang mengelompok tentunya memiliki beberapa kelebihan dan  kekurangan. Kelebihan dari pola sebaran yang mengelompok diantaranya memberikan kemudahan dalam melakukan koordinasi organisasi, terjadi persaingan yang sehat untuk meningkatkan mutu pelayanan, mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kekurangannya antara lain mempercepat terciptanya kepadatan lalu lintas yang tinggi dan mendorong terciptanya high cost economy (Tarigan, 2005:26).

Mengelompoknya sekolah menengah di pusat kota merupakan efek dari fungsi kota sebagai pusat pelayanan. Banyaknya fasilitas pendidikan menjadi salah satu daya tarik sebuah kota. Kondisi ini menciptakan sebuah hubungan dengan daerah lain baik daerah hinterland (belakang) maupun daerah eksternal. Hubungan keluar ini dinyatakan dengan pemanfaatan fasilitas pendidikan oleh masyarakat dari daerah belakangnya maupun dari daerah eksternal.

Sarana dan prasarana trasportasi yang meliputi jalan dan alat angkut transportasi  merupakan sarana untuk memperpendek jarak antara daerah satu dengan yang lain. Semua sarana tersebut ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas manusia ke tempat tujuan baik dari pedesaan sampai perkotaan, daerah perbatasan sampai daearah terpencil, atau membantu kemudahan siswa dari tempat tinggal menuju ke sarana pendidikan (sekolah).

Untuk menghubungkan daerah permukiman menuju fasilitas sarana pendidikan diperlukan jaringan jalan yang memadai. Pola persebaran sekolah yang terpusat membutuhkan kondisi jalan yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas dan menurunkan biaya ekonomi yang muncul untuk menjangkau fasilitas tersebut.

Dari uraian tersebut perlu dilakukan analisis tingkat pelayanan dan skala pelayanan untuk mengetahui sejauh mana fasilitas pendidikan menengah yang memiliki pola persebaran terpusat dapat menjangkau daerah hinterland atau bahkan dapat menjangkau daerah diluar wilayah pelayanannya. Analisis tingkat aksesibilitas juga diperlukan untuk mengukur sampai sejauh mana fasilitas pendidikan menengah dapat menjangkau permukiman yang ada, dikaitkan dengan jaringan jalan.

1.2.            Identifikasi Masalah

a.      Terdapat disparitas jumlah sarana sekolah menengah yang ada di masing-masing kecamatan.  Dengan sebaran penduduk yang merata di setiap kecamatan (Kecamatan Mojoroto 87.768 jiwa, Kecamatan Kota 76.638 jiwa, Kecamatan Pesantren 71.766 jiwa) tidak diimbangi dengan jumlah sarana sekolah menengah yang ada (Kecamatan Mojoroto 24 sekolah, Kecamatan Kota 22 sekolah, Kecamatan Pesantren 2 sekolah).

b.      Standar pelayanan berdasarkan Permen nomor 24 tahun 2007 menyebutkan Satu  SMA/MA  dengan  tiga  rombongan  belajar  melayani  maksimum  6000  jiwa. Kondisi yang ada di Kecamatan Pesantren dengan penduduk 71.766 jiwa hanya terdapat dua unit sekolah menengah.

1.3.            Rumusan Masalah

a.      Bagaimana kondisi sebaran permukiman di Kota Kediri ?

b.      Bagaimana tingkat pelayanan sekolah menengah di Kota Kediri ?

c.      Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan aksesibilitas sekolah menengah di Kota Kediri ?

1.4.            Tujuan

a.      Mengetahui kondisi eksisting sebaran permukiman di Kota Kediri.

b.      Mengetahui tingkat pelayanan sarana pendidikan menengah di Kota Kediri.

c.      Memberikan rekomendasi  untuk meningkatkan aksesibilitas sekolah menengah di Kota Kediri.

1.5.            Manfaat

a.      Bagi peneliti dapat meningkatkan keilmuan serta memperluas wawasan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota khususnya mengenai perencanaan sarana pendidikan.

b.      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai sarana pendidikan.

c.      Bagi Pemerintah khususnya Badan Perencana Pembangunan Kota dan Dinas Pendidikan, diharapkan dapat menjadi pertimbangan maupun masukan dalam perencanaan penyediaan sarana pendidikan.

d.      Bagi Pemerintah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meberikan informasi mengenai tingkat pelayanan sarana pendidikan menengah di Kota Kediri sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengembangan kawasan pendidikan dan peningkatan pelayanan sarana pendidikan di masa yang akan datang.

e.      Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat pelayanan sarana pendidikan menengah di Kota Kediri sehingga dapat meningkatkan semangat untuk berpartisipasi  dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan khususnya dalam hal peningkatan pelayanan atau aksesibilitas sarana pendidikan menengah.

1.6.            Ruang Lingkup

1.6.1.      Ruang Lingkup Wilayah

Sesuai dengan Undang – Undang 22 tahun 2004, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Kediri sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan disemua bidang, termasuk dibidang pendidikan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di  Kota Kediri tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di kota harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari pemerintah daerah, untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kota  Kediri  terdiri dari 3 ( tiga ) Kecamatan dan terbagi dalam 46 Kelurahan dengan luas wilayah seluruhnya 63.40 Km², pada tahun 2002, sesuai dengan Perda ( Peraturan Daerah ) No.11 tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan tanggal 25 Juni 2002 , maka Kota Kediri tidak lagi dijumpai Satus Desa, akan tetapi telah menjadi Kelurahan tanpa terkecuali dengan jumlah kelurahan secara keseluruhan adalah 46 ( empat puluh enam) , 14 ( empat belas) kelurahan ada di Kecamatan Mojoroto, 17 (tujuh belas) kelurahan ada di Kecamatan Kota dan 15 (lima belas) Kelurahan ada di Kecamatan Pesantren, adapun jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 296, dan Rukun Tetangga ( RT) sebanyak 1.338. ( lihat tabel 1.2 )

Tabel 1.2

Administrasi Pemerintahan Kota Kediri

Tahun 2007

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri 2007

1.6.2.      Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan di bahas dalam penelitian ini meliputi:

1.      Penelitian ini hanya  akan membahas sarana pendidikan menengah  saja. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 18 dijelaskan bahwa Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

2.      Identifikasi karakteristik sebaran permukiman  di Kota Kediri

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sebaran permukiman terhadap sarana pendidikan menengah di Kota Kediri. Pembahasannya dengan metode deskripsi menggunakan peta permukiman yang dipadukan dengan peta jaringan jalan, peta rute alat transportasi umum dan sebaran sarana pendidikan menengah. Analisis ini menggunakan data  yang diperoleh melalui survey primer (pengamatan langsung di lapangan) dan survey sekunder (data-data yang diperoleh dari instansi seperti, Bappeko, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri). Pembahasan ini dilakukan untuk memberikan gambaran sebaran permukiman terhadap sarana pendidikan menengah di Kota Kediri sebagai dasar untuk melakukan analisis-analisis berikutnya.

2.  Analisis tingkat pelayanan sarana pendidikan menengah di Kota Kediri.

Pembahasan ini bertujuan untuk menentukan tingkat pelayanan sarana pendidikan menengah.  Analisis ini dilakukan adalah :

a.      Analisis eksisting jumlah sarana dengan menggunakan matriks indeks sentralitas. Matriks indeks sentralitas merupakan bagian dari matriks fungsi wilayah atau yang sering disebut dengan analisis fungsi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui letak pusat pelayanan untuk sekolah menengah. Selain itu matriks indeks sentralitas digunakan untuk mengetahui berapa jenis sarana yang ada, jumlah sarana yang ada, jumlah penduduk yang dilayani, dan seberapa besar frekuensi keberadaan suatu sarana serta frekuensi kegiatan sarana yang bersangkutan dalam satu satuan wilayah tertentu. Dalam penelitian ini jenis sarana pendidikan menengah adalah SMA, MA, dan SMK.

b.      Analisis tingkat pelayanan jumlah sarana berdasarkan standar. Tingkat pelayanan berdasarkan standar akan berpedoman pada standar yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah.

c.      Analisis wilayah pelayanan (Isoline). Untuk mengetaui jarak jangkauan dan wilayah pelayanan maka perlu dibentuk isoline, yaitu suatu alat yg dapat digunakan untuk menganalisis tingkat aksesibilitas sarana pendidikan menengah terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang ada disekitarnya atau wilayah pelayanannya. Analisis wilayah pelayanan digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana sarana pendidikan menengah di Kota Kediri dapat menjangkau permukiman yang ada, dikaitkan degan prasarana dan sarana transportasi. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui daerah yang terintegrasi (terjangkau fungsi pelayanan) dan yang tidak terintegrasi (terisolir dari fungsi-fungsi pelayanan), biasanya daerah hinterland yg seharusnya berada dalam lingkungan target dari pusat pelayanan atau diluar lingkungan target pelayanan

3.      Memberikan rekomendasi untuk peningkatan aksesibilitas sekolah menengah yang ada di Kota Kediri. Analisis ini akan membahas mengenai beberapa rekomendasi yang dapat diberikan bagi peningkatan aksesibilitas sekolah menengah di Kota Kediri. Rekomendasi peningkatan aksesibilitas ini diperoleh dari hasil analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Metode yang digunakan  dalam menentukan arahan peningkatan aksesibiltas sekolah menengah adalah menggunakan metode pembobotan (scoring). Metode pembobotan digunakan karena dalam penentuan rekomendasi peningkatan aksesibiltas sarana pendidikan diperlukan hasil-hasil dari analisis sebelumnya yang dipergunakan untuk menentukan sarana-sarana yang membutuhkan peningkatan untuk pelayanannya dan perlakuan yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan tersebut.

1.7.            Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berisikan penjelasan singkat mengenai penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap proses analisis persebaran sarana pendidikan menengah di Kota Kediri.

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!