Tinjauan Wilayah Pelayanan (Isoline)

2.3.2 Wilayah Pelayanan (Isoline)

Jenssen dalam Riyadi (2003:124) menyatakan bahwa untuk lebih melengkapi akurasi informasi yang telah diperoleh perlu dibentuk Isoline, yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat aksesibilitas suatu wilayah terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang ada di sekitar pusat-pusat perkotaan atau pelayanan. Isoline dapat digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana fungsi-fungsi pelayanan dapat menjangkau permukiman-permukiman yang ada, dikaitkan dengan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, Isoline diperlukan juga untuk mengetahui antara daerah yang terintegrasi (terjangkau oleh fungsi pelayanan) dan yang tidak terintegrasi (terisolir dari fungsi-fungsi pelayanan, biasanya daerah hinterland), atau daerah yang seharusnya berada dalam lingkungan target dari pusat pelayanan atau di luar lingkungan target pelayanan.

Isoline adalah garis di sekitar suatu pusat (pelayanan) dalam jarak fisik atau waktu yang sama diukur dari pusat perkotaan sepanjang sistem jalan. Jarak dapat dikonversikan menjadi waktu dengan menghitung kecepatan rata-rata untuk berbagai jenis jalan dan kesempatan transportasi. Jenis-jenis jalan tersebut terbagi dalam jalan negara, jalan propinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa, bahkan jalan setapak.

Isoline digunakan sebagai penaksiran untuk mengetahui sampai sejauh mana daerah pelayanan yang harus dijangkau oleh suatu unit pelayanan tertentu. lsoline dapat digambarkan untuk pelayanan-pelayanan seperti sekolah menengah, puskesmas atau puskesmas pembantu, pasar, kantor, dan sebagainya. Rumus yang digunakan untuk penghitungan jarak pelayanan (Riyadi, 2003:136) adalah sebagai berikut:

rumus1

Untuk mengkonversi daya jangkau riil kedalam peta (Riyadi, 2003:136) menggunakan rumus:

rumus2

Keterangan:

Jpr(m) : daya jangkau pelayanan riil maksimum

Jpp(m) : daya jangkau pelayanan peta maksimum

Mt : batas waktu maksimum

Jt : jarak tempuh

t : waktu tempuh

Sp : skala peta

Sr : skala riil

Advertisements

Matriks Indeks Sentralitas

2.3.2        Matriks Indeks Sentralitas

Matriks indeks sentralitas merupakan bagian dari matriks fungsi wilayah atau yang sering disebut dengan analisis fungsi yang merupakan  analisis terhadap  fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut (Riyadi, 2003:110).

Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman (Riyadi, 2003:118). Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu, sedangkan frekuensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yang mungkin dapat dilakukan oleh suatu fungsi tertentu di wilayah tertentu. Contoh penggunaan matriks indeks sentralitas dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Matriks Fungsi Wilayah

Dengan Indeks Sentralitas Kabupaten/Kota “X” Propinsi “Y” Tahun “Z”

No

Kecamatan

Populasi

Jenis Fungsi

Jml

Indeks Fungsi (∑F)

Pendidikan

Kesehatan

Administrasi

SD

SMP

SLA

PT

RS

Pus

Kli

Kec

Desa

LMD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

A

5000

X

y

X

y

Dst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

B

3500

X

y

X

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

C

3000

X

y

X

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

D

2500

X

y

X

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Fungsi

Total Centrality(%)

 

X1

100

X1

100

Dst.

Dst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Bobot

 

Y1

Y1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (∑F)

 

Sumber: Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, 2003:119

Tinjauan Tingkat Pelayanan Sarana

2.2              Tinjauan Tingkat Pelayanan Sarana

Teori yang digunakan dalam menentukan tingkat pelayanan sarana adalah standar tingkat pelayanan sarana, matriks indeks sentralitas, wilayah pelayanan (Isoline),

2.3.1    Standar Penyediaan Sarana

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan sarana dasar (Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil:Dinas PU, 2000:12) melipuri:

1.      Pengadaan sarana dasar ini dimaksudkan untuk memberikan kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan mutu kehidupan dan penghidupan secara layak.

2.      Pada dasarnya sarana dasar ini terdiri dari bangunan-bangunan dan atau lapangan terbuka yang dibutuhkan masyarakat.

3.      Segala persyaratan mengenai sarana dasar yang tidak ditetapkan dalam pedoman ini harus mengikuti peraturan bangunan nasional/peraturan bangunan setempat atau kaidah keagamaan serta aliran kepercayaan lainnya.

4.      Untuk penentuan jenis, macam, dan besaran sarana dasar harus berpegang pada angka rata-rata yang bersifat nasional yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan data nyata penduduk yang bersifat lokal.

5.      Sarana dasar ini dapat digunakan oleh satu lingkungan saja atau juga dapat digunakan beberapa lingkungan perumahan.

2.3.2        Sarana Pendidikan Sekolah Menengah

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 14 disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  Selanjutnya pada pasal 18 dijelaskan yang dimaksud dengan pendidikan menengah yaitu:

1.      Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

2.      Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

3.      Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

4.      Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Standar fasilitas untuk satuan pendidikan menengah sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 24 tahun 2007 adalah :

1.       Minimum penduduk pendukung  untuk sarana ini adalah 6.000 penduduk

2.       Minimum terdiri dari 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.

Luas minimum lahan yang dibutuhkan adalah 2.170 m2.

Tinjauan Pustaka: Ketentuan-ketentuan Tentang Jalan

2.2.1        Ketentuan-ketentuan Tentang Jalan

2.2.1.1  Definisi Jalan

Jalan adalah prasaran transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya  yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berbeda pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan: Pasal 1)

2.2.1.2  Peranan Jalan

Peran jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan: Pasal 5 adalah sebagai berikut:

  1. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

c.      Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

2.2.1.3  Pengelompokan Jalan

Pengelompokan jalan menurut Warpani, (2002:85-86) dapat ditinjau berdasarkan daya dukung (kelas) jalan, fungsi jalan dan berdasarkan pengelolaannya. Penjelasan masing-masing pengelompokan jalan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pengelompokan jalan berdasarkan kelas jalan

§         Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan, muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;

§         Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan, muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;

§         Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;

§         Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;

§         Jalan kelas III C, yaitu jalan arteri lokasi yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;

  1. Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan

§         Arteri primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

§         Arteri Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu lainnya, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

§         Kolektor primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua lainnya, atau kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

§         Lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan persil dengan kota pada semua jenjang.

§         Lokal Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan permukiman dengan semua kawasan sekunder.

  1. Pengelompokan jalan berdasarkan pengelolaan jalan

§         Jalan negara, yaitu jalan yang dibina oleh pemerintah pusat.

§         Jalan propinsi, yaitu jalan yang dibina oleh pemerintah daerah propinsi.

§         Jalan kabupaten, yaitu jalan yang dibina oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

§         Jalan desa, yaitu jalan yang dibina oleh pemerintah Desa.

Tinjauan Teori Lokasi

2.2 Tinjauan Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006:77).

Salah satu hal banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut.

Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006:78). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

Dalam analisis kota yang telah ada atau rencana kota, dikenal standar lokasi (standard for location requirement) atau standar jarak (Jayadinata, 1999:160) seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Standar Jarak Dalam Kota

No

Prasarana

Jarak dari tempat tinggal (berjalan kaki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pusat tempat kerjaPusat kota (dengan pasar, dan sebagainya)Pasar lokal

Sekolah Dasar

Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Lanjutan Atas

Tempat bermain anak-anak dan taman lokal

Tempat olah raga dan pusat lalita (rekreasi)

Taman untuk umum atau cagar (seperti kebun binatang, dan sebagainya

20 sampai 30 menit30 sampai 45 menit¾ km atau 10 menit

¾ km atau 10 menit

1 ½ km atau 20 menit

20 atau 30 menit

¾ km atau 20 menit

1 ½ km atau 20 menit

30 sampai 60 menit

Sumber: Chapin dalam Jayadinata (1999:161)

Standar yang digunakan harus menggunakan jenis transportasi yang sama seperti pada tabel di atas diukur berdasarkan waktu tempuh dengan berjalan kaki. Continue reading

Tinjauan Pustaka: Pola Persebaran Permukiman

2.1 Pola Persebaran Permukiman

Pola permukiman menunjukkan tempat bermukim manusia dan bertempat tinggal menetap dan melakukan kegiatan/aktivitas sehari-harinya (Subroto, 1983:176). Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat (ruang) atau suatu daerah dimana penduduk terkonsentrasi dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya (Martono dan Dwi, 1996:abstrak). Pengertian pola dan sebaran permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Sebaran permukiman membincangkan hal dimana terdapat permukiman dan atau tidak terdapat permukiman dalam suatu wilayah, sedangkan pola permukiman merupakan sifat sebaran, lebih banyak berkaitan dengan akibat faktor-faktor ekonomi, sejarah dan faktor budaya. Ada beberapa cara untuk mengukur pola permukiman, salah satunya dengan rumusan analisis tetangga terdekat (T),

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui pola sebaran permukiman di Kota Kediri apakah mengelompok, seragam atau acak (menyebar tidak merata) dianalisis dengan teknik analisis tetangga terdekat (T). Dalam teknik analisis ini apabila T=0 berarti pola permukiman mengelompok, T=1 pola permukiman random (menyebar tidak merata) sedang T=2,15 maka pola permukimannya seragam.

pola sebaran permukiman

Gambar 2.1 Pola Persebaran Permukiman

Evaluasi Persebaran Sarana Pendidikan Menengah Dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas Sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.            Latar Belakang

Kota Kediri yang dikenal sebagai “intercity” yang semua wilayahnya dikelilingi oleh beberapa kecamatan dilingkungan Kabupaten Kediri, selain itu menjadi wilayah lintasan beberapa kabupaten diantaranya Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar. Dengan melihat kondisi geografi tersebut, Kota Kediri menjadi pusat layanan tidak hanya untuk wilayahnya sendiri (internal) melainkan juga wilayah tetangga (eksternal) terutama wilayah Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Kota Kediri.

Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kediri (2003-2013) juga disebutkan pengembangan sarana pendidikan diprioritaskan menyebar mengikuti persebaran daerah permukiman. Lokasi sarana pendidikan diharapkan berada dalam jarak yang optimum terhadap kawasan penduduk atau daerah permukiman, supaya pelajar tidak memerlukan jarak perjalanan yang jauh untuk menjangkau sarana pendidikan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun 2007-2011 dijelaskan bahwa . Rencana Pencapaian Visi Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun 2007 – 2011 dibagi dalam 4 tahapan  sebagai berikut : Continue reading